Sambutan Bupati Kuningan
Sambutan Bupati Cirebon
Sambutan Walikota Cirebon
Sambutan Bupati Majalengka
Sambutan Bupati Ciamis
Sambutan Walikota Banjar
Sambutan Bupati Brebes
Sambutan Bupati Cilacap
Rabu, 01 Juni 2011
SAMBUTAN BUPATI KUNINGAN PADA ACARA RAPAT KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
BISMILLAHIRROHMANNIRROHIM
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
YTH. WAKIL BUPATI KUNINGAN;
YTH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN;
YTH. ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN
KUNINGAN;
YTH. PARA ASISTEN PEMERINTAHAN, KEPALA BAPPEDA, KABAG TATA PEMERINTAHAN DAN KABAG HUKUM DARI KAB. MAJALENGKA, KAB. CIAMIS, KAB. CIREBON, KOTA CIREBON, KOTA BANJAR, KAB. BREBES DAN KAB. CILACAP.
PUJI SYUKUR MARILAH SENANTIASA KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI PERTEMUAN YANG MENURUT SAYA SANGAT STRATEGIS BAGI KEMAJUAN DAERAH, DILIHAT DARI KONTEKS OTONOMI DAERAH MAUPUN DALAM KERANGKA PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PADA UMUMNYA.
SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SELALU TERCURAH KEPADA NABI MUHAMMAD SAW, KEPADA KELUARGANYA, PARA SAHABAT DAN KITA SELAKU UMATNYA SAMPAI AKHIR JAMAN. AMIN.
SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI BERSAMA, BAHWA PERJALANAN SEJARAH PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SEJAK BERDIRINYA NEGARA INI TELAH MENGALAMI BEBERAPA PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANGAN. ADANYA PERUBAHAN TERSEBUT TENTU SAJA BERIMPLIKASI KEPADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH.
KONSEP OTONOMI DAERAH MENJADI SEBUAH KEBUTUHAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. KEBERAGAMAN POTENSI YANG DIMILIKI OLEH DAERAH MENUNTUT ADANYA PERUBAHAN POLA SENTRALISASI MENJADI DESENTRALISASI.
PEMBERIAN OTONOMI KEPADA DAERAH MEMBERIKAN RUANG YANG LUAS BAGI DAERAH UNTUK MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI YANG DIMILIKI. KITA DAPAT MELIHAT PERUBAHAN YANG TERJADI SECARA DINAMIS DARI TAHUN KE TAHUN, BAIK DILIHAT DARI ASPEK KEWENANGAN DAERAH, KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, ANGGARAN, HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF MAUPUN PELAYANAN PUBLIK. PERUBAHAN TERSEBUT BERDAMPAK POSITIF TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, YAITU DILIHAT DARI INDIKATOR MAKRO EKONOMI YANG TERUS MENINGKAT PADA SETIAP TAHUNNYA.
HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,
PEMBERIAN OTONOMI LUAS KEPADA DAERAH DIARAHKAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YAITU MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN, PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT. DISAMPING ITU DENGAN OTONOMI, DIHARAPKAN DAERAH MAMPU MENINGKATKAN DAYA SAING DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASI, PEMERATAAN, KEADILAN, KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN SERTA POTENSI DAN KEANEKARAGAMAN DAERAH DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
PADA TATARAN IMPLEMENTASI, DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUATU DAERAH DAPAT MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN DAERAH LAIN DIMANA DASAR HUKUM MENGENAI KERJASAMA ADALAH DENGAN TERBITNYA PP NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DAERAH YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJASAMA DAERAH.
BERDASARKAN PERTIMBANGAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK, SINERGI DAN SALING MENGUNTUNGKAN, PELUANG KERJASAMA INILAH YANG SEMESTINYA KITA BANGUN. SETIAP DAERAH PASTI MEMILIKI POTENSI YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN DENGAN DAERAH LAINNYA, BAIK ITU POTENSI EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PARIWISATA MAUPUN SUMBER DAYA ALAM, DAN YANG TIDAK KALAH PENTING ADALAH PELAYANAN PUBLIK YANG TERSEBAR DI MASING-MASING WILAYAH PERBATASAN ANTAR KABUPATEN/KOTA.
TERKADANG KITA KURANG MEMPERHATIKAN WILAYAH PERBATASAN YANG BERADA JAUH DARI PUSAT PEMERINTAHAN, PADAHAL MEREKA MERUPAKAN BAGIAN DARI DAERAH KITA YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM PEMBANGUNAN. SELAIN ITU, MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN BIASANYA SALING BERINTERAKSI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MAUPUN EKONOMI, TETAPI FASILITAS PUBLIK DI WILAYAH TERSEBUT KURANG MENDUKUNG, SEHINGGA BERAKIBAT KEPADA RENDAHNYA TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DILIHAT DARI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM).
MENGATASI PERMASALAHAN TERSEBUT, KIRANYA PERLU DILAKUKAN TEROBOSAN DAN INOVASI KEBIJAKAN DARI MASING-MASING DAERAH TERHADAP WILAYAH DI PERBATASAN, TERUTAMA YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN LINTAS SEKTOR MAUPUN WILAYAH. PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TELAH MELAKUKAN UPAYA PERINTISAN MENUJU KERJASAMA DAERAH DENGAN MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE 5 (LIMA) DAERAH KABUPATEN/KOTA, YAITU; KAB. BREBES, KAB. CILACAP, KOTA BANJAR, KAB. MAJALENGKA DAN KAB. CIAMIS. HAL INI DIMAKSUDKAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN JALINAN KERJASAMA DAERAH, TERUTAMA TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PELAYANAN KESEHATAN, PELAYANAN PENDIDIKAN MAUPUN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH DAN ALHAMDULILAH DARI RANGKAIAN KUNJUNGAN KERJA TERSEBUT MENDAPAT PERHATIAN DAN RESPON POSITIF.
PADA PERTEMUAN KOORDINASI KERJASAMA DAERAH INI, MERUPAKAN ”GERBANG” BAGI KABUPATEN/KOTA DALAM MENSINKRONKAN POTENSI DAN OBYEK YANG AKAN DIKERJASAMAKAN. SEBAGAIMANA MAKLUM, BAHWA TERDAPAT 20 KECAMATAN DAN 62 DESA DI WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN YANG WILAYAHNYA BERBATASAN DENGAN KABUPATEN LAIN TIDAK SECARA KESELURUHAN DAPAT DILAKUKAN KERJASAMA, TETAPI ADA BEBERAPA TITIK LOKASI YANG SERING DIJADIKAN SEBAGAI TITIK PERTEMUAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN INTERAKSI SEHARI-HARI. ADANYA KESAMAAN KEPENTINGAN DAERAH TERSEBUT TENTUNYA PERLU KITA BAHAS BERSAMA UNTUK SEMAKIN MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA PUBLIK, SEHINGGA PADA AKHIRNYA TUMBUH SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN YANG SEMAKIN MENYEBAR.
SAYA MEYAKINI, SEMUA YANG HADIR PADA KESEMPATAN INI MEMILIKI PEMIKIRAN YANG SAMA UNTUK MEMBERIKAN YANG TERBAIK KEPADA DAERAH DAN MASYARAKATNYA. UNTUK ITU SAYA MENGHARAPKAN DUKUNGAN PEMIKIRAN DARI SEMUA PIHAK UNTUK BERSAMA-SAMA MERUMUSKAN BENTUK DAN SEKTOR PEMBANGUNAN YANG MEMUNGKINKAN UNTUK DILAKUKAN KERJASAMA DAERAH DAN MUDAH-MUDAHAN DAPAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASING-MASING DAERAH.
HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,
SAYA MENGHARAPKAN PADA PERTEMUAN KOORDINASI KERJASAMA DAERAH INI, AKAN MENGHASILKAN KAJIAN DAN RUMUSAN YANG KONSTRUKTIF DALAM MEMBANGUN KESEPAHAMAN MENGENAI KERJASAMA DAERAH DAN PEMILIHAN OBJEK-OBJEK YANG AKAN DIKERJASAMAKAN. DENGAN ADANYA KESEPAHAMAN TERSEBUT, MERUPAKAN SUATU BENTUK KESERIUSAN DARI MASING-MASING DAERAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK. DIMANA PADA PERTEMUAN SELANJUTNYA, INSYA ALLAH AKAN DI LAKSANAKAN DEKLARASI KERJASAMA DAERAH YANG DIBINGKAI DALAM ACARA KUNINGAN SUMMIT TAHUN 2011 YANG AKAN DIHADIRI PARA BUPATI DAN WALIKOTA DAERAH YANG AKAN MELAKSAKAN KERJASAMA. ADANYA DEKLARASI DALAM ACARA KUNINGAN SUMMIT TAHUN 2011 TERSEBUT MERUPAKAN SEBUAH BENTUK DARI IKATAN MORAL DAN NIAT BAIK DARI PARA KEPALA DAERAH YANG AKAN MELAKSANAKAN KERJASAMA, YANG DALAM TAHAPAN SELANJUTNYA TENTU AKAN DITINDAKLANJUTI DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA DAERAH YANG MEMPUNYAI DAMPAK HUKUM DAN MENGIKAT SEBUAH HAK DAN KEWAJIBAN DARI MASING-MASING DAERAH.
DEMIKIAN SAMBUTAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA. SEMOGA KITA SELALU MENDAPAT PERLINDUNGAN DAN RIDHO DARI ALLAH SWT. AMIN.
BILLAHITAUFIK WALHIDAYAH
WASSALAMU ALAIKUM, WR.WB.
SAMBUTAN BUPATI KUNINGAN PADA ACARA RAPAT KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
SAMBUTAN BUPATI KUNINGAN
PADA ACARA RAPAT KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KUNINGAN, 9 MARET 2011
BISMILLAHIRROHMANNIRROHIM
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
YTH. WAKIL BUPATI KUNINGAN;
YTH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN;
YTH. STAF AHLI, PARA ASISTEN, KEPALA SKPD, CAMAT
WILAYAH PERBATASAN KAB. KUNINGAN;
YTH. PARA KEPALA BAPPEDA, KABAG TATA PEMERINTAHAN KAB. KUNINGAN, KAB. MAJALENGKA, KAB. CIAMIS, KAB. CIREBON, KOTA CIREBON, KOTA BANJAR, KAB. BREBES DAN KAB. CILACAP.
PUJI SYUKUR MARILAH SENANTIASA KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI PERTEMUAN YANG MENURUT SAYA SANGAT STRATEGIS BAGI KEMAJUAN DAERAH, DILIHAT DARI KONTEKS OTONOMI DAERAH MAUPUN DALAM KERANGKA PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PADA UMUMNYA.
SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SELALU TERCURAH KEPADA NABI MUHAMMAD SAW, KEPADA KELUARGANYA, PARA SAHABAT DAN KITA SELAKU UMATNYA SAMPAI AKHIR JAMAN. AMIN.
SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, BAHWA PERJALANAN SEJARAH PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TELAH MENGALAMI BEBERAPA PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANGAN. ADANYA PERUBAHAN TERSEBUT TENTU SAJA BERIMPLIKASI KEPADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH.
KONSEP OTONOMI DAERAH MENJADI SEBUAH KEBUTUHAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. KEBERAGAMAN POTENSI YANG DIMILIKI OLEH DAERAH MENUNTUT ADANYA PERUBAHAN DARI POLA SENTRALISASI MENJADI DESENTRALISASI.
PEMBERIAN OTONOMI KEPADA DAERAH YANG MEMBERIKAN RUANG YANG LUAS BAGI DAERAH UNTUK MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI YANG DIMILIKI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK. DIMANA DINAMIKA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT DARI TAHUN KE TAHUN, SELALU MENGHARAPKAN ADANYA PENINGKATAN PELAYANAN DI BERBAGAI ASPEK, BAIK ITU PELAYANAN PUBLIK, POTENSI EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PARIWISATA MAUPUN SUMBER DAYA ALAM.
PADA TATARAN IMPLEMENTASI, DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUATU DAERAH, DIBUTUHKAN KOMITMEN BERSAMA DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA YANG HADIR PADA PERTEMUAN INI, DALAM UPAYA PEMANTAPAN JALINAN KERJASAMA DAERAH. KEBERADAAN PP NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DAERAH YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJASAMA DAERAH, MENJADIKAN LANDASAN KITA DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA TERSEBUT.
BERDASARKAN PERTIMBANGAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK, SINERGI DAN SALING MENGUNTUNGKAN, PELUANG KERJASAMA INILAH YANG AKAN KITA BANGUN, SETIAP DAERAH PASTI MEMILIKI POTENSI YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN DENGAN DAERAH LAINNYA, BAIK ITU POTENSI EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PARIWISATA MAUPUN SUMBER DAYA ALAM, DAN YANG TIDAK KALAH PENTING ADALAH PELAYANAN PUBLIK YANG TERSEBAR DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN KUNINGAN DENGAN KABUPATEN LAINNYA, YANG MEMBUTUHKAN PERHATIAN KITA SEMUA. KITA KETAHUI PELAYANAN PUBLIK DAN INFRASTRUKTUR DI WILAYAH PERBATASAN TERKADANG TERABAIKAN, UNTUK ITU MELALUI KERJASAMA DAERAH INI DIHARAPKAN TIDAK TERJADI LAGI KESENJANGAN MENGENAI PELAYANAN PUBLIK DAN INFRASTRUKTUR DI WILAYAH PERBATASAN.
HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,
PADA BULAN DESEMBER 2010 YANG LALU TELAH DILAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH YANG DI HADIRI OLEH PARA ASISTEN PEMERINTAHAN, KEPALA BAPPEDA, KABAG TATA PEMERINTAHAN DAN KABAG HUKUM DARI 8 (DELAPAN) KABUPATEN/KOTA. DALAM PERTEMUAN TERSEBUT TELAH MENGHASILKAN KESEPAHAMAN BAHWA PADA PRINSIPNYA 8 KABUPATEN/KOTA SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH.
DALAM PERTEMUAN LANJUTAN HARI INI SAYA MENGHARAPKAN ADANYA PENAJAMAN TERHADAP DATA DAN POTENSI OBYEK YANG AKAN DIKERJASAMAKAN, PROFIL KABUPATEN/KOTA YANG TERDIRI DARI KONDISI GEOGRAFIS, DEMOGRAFIS, EKONOMI, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR, PROFIL KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN/KOTA, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN KAWASAN PERBATASAN DAN JUGA POTENSI YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN DENGAN KABUPATEN KUNINGAN.
DALAM PERTEMUAN RAPAT KOORDINASI KERJASAMA DAERAH INI, SAYA HARAPKAN PARA PESERTA UNTUK DAPAT MEMANFAATKAN PERTEMUAN INI SEBAIK-BAIKNYA SEBAGAI UPAYA PEMANTAPAN MENUJU KESEPAHAMAN DIANTARA PARA BUPATI DAN WALIKOTA YANG AKAN MELAKSANAKAN KERJASAMA DAERAH. DIMANA DALAM PERTEMUAN ”KUNINGAN SUMMIT” TERSEBUT AKAN DI DEKLARASIKAN DENGAN PENANDATANGAN MoU MENGENAI KERJASAMA DAERAH, DENGAN TERCAPAINYA POLITICAL AGREEMENT / IKATAN NIAT BAIK DIANTARA PARA BUPATI DAN WALIKOTA PESERTA KERJASAMA DAERAH YANG DITUANGKAN DALAM MoU, TENTUNYA AKAN MEMUDAHKAN LANGKAH BERIKUTNYA DALAM PENYUSUNAN DRAFT NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA DAERAH YANG LEBIH SPESIFIK DAN MEMPUNYAI DAMPAK HUKUM DAN MENGIKAT.
SAYA MEYAKINI, SEMUA YANG HADIR PADA KESEMPATAN INI MEMILIKI PEMIKIRAN YANG SAMA UNTUK MEMBERIKAN YANG TERBAIK KEPADA DAERAH DAN MASYARAKATNYA. UNTUK ITU SAYA MENGHARAPKAN DUKUNGAN PEMIKIRAN DARI SEMUA PIHAK UNTUK BERSAMA-SAMA MERUMUSKAN BENTUK DAN SEKTOR PEMBANGUNAN YANG MEMUNGKINKAN UNTUK DILAKUKAN KERJASAMA DAERAH DAN MUDAH-MUDAHAN DAPAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASING-MASING DAERAH.
DEMIKIAN SAMBUTAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA. SEMOGA KITA SELALU MENDAPAT PERLINDUNGAN DAN RIDHO DARI ALLAH SWT. AMIN.
BILLAHITAUFIK WALHIDAYAH.
WASSALAMU ALAIKUM, WR.WB.
Selasa, 31 Mei 2011
KERJASAMA REGIONAL MENUJU INTEGRASI PEMBANGUNAN PERBATASAN JABAR BAGIAN TIMUR
KERJASAMA REGIONAL MENUJU INTEGRASI PEMBANGUNAN PERBATASAN JABAR BAGIAN TIMUR – JATENG BAGIAN BARAT
Sebuah Konsep Pembangunan Regional Terpadu
Oleh: H. AANG HAMID SUGANDA S.Sos*
A. Pengantar
Kerjasama daerah merupakan isu penting yang memerlukan perhatian pemerintah. Selain itu ada banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif, khususnya dalam hal pelayanan publik. Batas wilayah administratif ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan, namun pada kenyataannya karena sering timbul berbagai masalah dan kepentingan sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut.
Pada kesempatan ini, kami mencoba berbagi gagasan menyangkut pembangunan di wilayah Kabupaten Kuningan dan sekitarnya yang menurut hemat kami dapat diangkat dalam konteks pengembangan wilayah secara terpadu yang meliputi beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat Bagian Timur dan Jawa Tengah Bagian Barat.
Hal ini diangkat bukan dalam arti mengambil peran provinsi, namun semata-mata didasarkan kepada pertimbangan pemikiran kami menyangkut kondisi di wilayah perbatasan serta dalam rangka turut mendukung kebijakan pembangunan khususnya di Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi bahan diskusi yang bermanfaat.
B. Landasan Pemikiran
1. Kondisi dan Tantangan
| |
Kesenjangan pembangunan antar wilayah merupakan sebuah kondisi yang dapat dilihat dari berbagai perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah. Permasalahan kesenjangan dalam pembangunan masih didominasi oleh permasalahan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya akses masyarakat perdesaan, wilayah terpencil, perbatasan dan wilayah tertinggal terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi.
Apabila kita menganalisa capaian IPM kabupaten/kota di Jawa Barat, pada tahun 2009 berdasarkan data BPS Jawa Barat tahun 2010; capaian IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 71,64 sedangkan capaian IPM untuk kabupaten/kota Jabar Bagian Timur yaitu Kabupaten Kuningan, Cirebon, Majalengka, Ciamis, Kota Banjar memiliki angka yang bervariasi dan lebih rendah dari capaian IPM jabar, dengan rata-rata 70,68 poin. Begitu pula dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian IPM Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 72,1 poin lebih tinggi daripada capaian IPM Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap yang rata-ratanya hanya 70,04 poin. Dengan melihat kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat disparitas pembangunan manusia antara kabupaten/kota pebatasan baik di Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Jawa Tengah.
Demikian pula kondisi infrastruktur jalan, jalan dengan status jalan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat panjangnya 23.138,70 km. Panjang jalan di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon Dan Kota Banjar masing-masing panjangnya 772,3 km, 416 km, 644.16 km, 715,6 km, 148,13 km, dan 189,58 km. Hal ini berarti panjang jalannya kurang dari 3,5% dari total panjang jalan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Di antara enam kabupaten/kota yang disebutkan di atas, Kabupaten Majalengka memiliki panjang jalan terpanjang dengan panjang 772,3 km sedangkan Kota Cirebon memiliki panjang jalan terpendek dengan panjang 148,13 km. Kondisi ini berbeda dengan Kota Bandung yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat. Jalan di Kota Bandung memiliki panjang 1.185,38 km atau sekitar 5,12% dari total jalan kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Jika dibandingkan juga dengan Kabupaten Bandung yang lokasinya berbatasan dengan Kota Bandung, maka jalan di Kabupaten Bandung panjangnya 3.266,9 km atau sekitar 14,12%. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa ada ketimpangan dalam kemampuan membangun jalan antara kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan dengan kabupaten/kota di sekitar ibukota Provinsi Jawa Barat.
JADWAL ACARA PELAKSANAAN
JADWAL ACARA PELAKSANAAN KUNINGAN SUMMIT 2011
Kuningan, 6 – 7 Juni 2011
WAKTU | ACARA | PENYAJI | PEMANDU |
HARI MINGGU, 5 Juni 2011 | |||
14.00 – 18.00 | Check In (peserta) | Panitia | |
19.00 – 21.00 | Makan Malam - Ramah Tamah Hiburan | Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota | Panitia (Pakaian Batik Bebas) |
HARI SENIN, 6 Juni 2011 | |||
08.30 – 08.40 | Pembukaan/Pembacaan Ayat Suci Al-Quran | Rusnaedi (Kec. Subang) | Protokol |
08.40 – 08.50 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya | Protokol | |
08.50 – 09.00 | Laporan Ketua Panitia | Sekda Kab. Kuningan | Protokol (Batik Seragam) |
09.00 – 09.20 | Sambutan Selamat Datang | Bupati Kuningan | Protokol |
09.20 – 09.45 | Sambutan Gubernur Jawa Barat | Gubernur Jawa Barat | Protokol |
09.45 – 10.10 | Sambutan Gubernur Jawa Tengah | Gubernur Jawa Tengah | Protokol |
10.10 – 10.40 | Penampilan Sosio-Drama Kuningan Summit | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kuningan | Protokol |
10.40 – 11.00 | Penandatanganan Deklarasi dan Kesepakatan Bersama Kerjasama Pembangunan Daerah Perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah | Seluruh Kepala Daerah | Protokol |
11.00 – 11.10 | Penyerahan Plakat dan Buku Kuningan Summit | Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah oleh Bupati Kuningan | Protokol |
11.10 – 11.20 | Foto Bersama | Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah serta seluruh Bupati/Walikota | Protokol |
11.20 – 11.50 | Sambutan dan arahan Menteri Dalam Negeri RI tentang kerjasama pembangunan daerah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah | Menteri Dalam Negeri | Protokol |
11.50 – 11.55 | Menyanyikan lagu Kuningan Asri | Panitia | |
11.55 – 12.00 | Doa Penutup | Kementrian Agama Kab. Kuningan | |
12.00 – 13.00 | ISHOMA | Panitia | |
13.00 – 13.30 | Arahan Menteri Pertanian tentang pembangunan pertanian kawasan perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah | Menteri Pertanian | Protokol |
13.30 – 14.00 | Arahan Kepala Bappenas tentang kerjasama pembangunan daerah perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah | Kepala Bappenas | Protokol |
14.00 – 18.30 | ISTIRAHAT | Panitia | |
18.30 – Selesai | Dinner Party | Panitia (Pakaian Batik Bebas) | |
Senin, 30 Mei 2011
KUNINGAN SUMMIT
SEKILAS KUNINGAN SUMMIT 2011
Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2001, meningkatkan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan.
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintah
diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga.
Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan seluruh komponen daerah. Pelaksanaan otonomi daerah jelas mempertegas prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi keanekaragaman daerah dan supremasi hukum.
Dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki, pemerintah daerah perlu menggali, mengolah dan memberdayakan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) daerahnya. Kegiatan
tersebut perlu dilakukan pada seluruh kawasan secara merata baik di perkotaan, perdesaan dan wilayah perbatasan. Agar gerak laju dan dinamika pembangunan menjadi lebih cepat dan kokoh maka diperlukan kerja sama dan koordinasi pembangunan dengan daerah perbatasan.
Dalam kenyataan, kita mengenal batas wilayah administratif (sesuai peraturan perundangan), dan batas wilayah fungsional (sesuai hubungan sosial ekonomi lintas batas administratif). Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif yang ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan, akan tetapi dalam kenyataan berbagai masalah dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut. Dalam konteks ini, alasan utama
diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan bersama.
Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal. Pentingnya kerjasama antar daerah dipicu adanya isu daerah perbatasan yang cenderung memiliki kualitas yang rendah dalam bidang pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan belum representatif dan rendahnya daya saing.
Melalui kerjasama perbatasan diharapkan terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan publik.
Langganan:
Postingan (Atom)