Sambutan Bupati Kuningan
Sambutan Bupati Cirebon
Sambutan Walikota Cirebon
Sambutan Bupati Majalengka
Sambutan Bupati Ciamis
Sambutan Walikota Banjar
Sambutan Bupati Brebes
Sambutan Bupati Cilacap
Rabu, 01 Juni 2011
SAMBUTAN BUPATI KUNINGAN PADA ACARA RAPAT KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
BISMILLAHIRROHMANNIRROHIM
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
YTH. WAKIL BUPATI KUNINGAN;
YTH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN;
YTH. ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN
KUNINGAN;
YTH. PARA ASISTEN PEMERINTAHAN, KEPALA BAPPEDA, KABAG TATA PEMERINTAHAN DAN KABAG HUKUM DARI KAB. MAJALENGKA, KAB. CIAMIS, KAB. CIREBON, KOTA CIREBON, KOTA BANJAR, KAB. BREBES DAN KAB. CILACAP.
PUJI SYUKUR MARILAH SENANTIASA KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI PERTEMUAN YANG MENURUT SAYA SANGAT STRATEGIS BAGI KEMAJUAN DAERAH, DILIHAT DARI KONTEKS OTONOMI DAERAH MAUPUN DALAM KERANGKA PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PADA UMUMNYA.
SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SELALU TERCURAH KEPADA NABI MUHAMMAD SAW, KEPADA KELUARGANYA, PARA SAHABAT DAN KITA SELAKU UMATNYA SAMPAI AKHIR JAMAN. AMIN.
SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI BERSAMA, BAHWA PERJALANAN SEJARAH PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SEJAK BERDIRINYA NEGARA INI TELAH MENGALAMI BEBERAPA PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANGAN. ADANYA PERUBAHAN TERSEBUT TENTU SAJA BERIMPLIKASI KEPADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH.
KONSEP OTONOMI DAERAH MENJADI SEBUAH KEBUTUHAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. KEBERAGAMAN POTENSI YANG DIMILIKI OLEH DAERAH MENUNTUT ADANYA PERUBAHAN POLA SENTRALISASI MENJADI DESENTRALISASI.
PEMBERIAN OTONOMI KEPADA DAERAH MEMBERIKAN RUANG YANG LUAS BAGI DAERAH UNTUK MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI YANG DIMILIKI. KITA DAPAT MELIHAT PERUBAHAN YANG TERJADI SECARA DINAMIS DARI TAHUN KE TAHUN, BAIK DILIHAT DARI ASPEK KEWENANGAN DAERAH, KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, ANGGARAN, HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF MAUPUN PELAYANAN PUBLIK. PERUBAHAN TERSEBUT BERDAMPAK POSITIF TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, YAITU DILIHAT DARI INDIKATOR MAKRO EKONOMI YANG TERUS MENINGKAT PADA SETIAP TAHUNNYA.
HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,
PEMBERIAN OTONOMI LUAS KEPADA DAERAH DIARAHKAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YAITU MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN, PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT. DISAMPING ITU DENGAN OTONOMI, DIHARAPKAN DAERAH MAMPU MENINGKATKAN DAYA SAING DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASI, PEMERATAAN, KEADILAN, KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN SERTA POTENSI DAN KEANEKARAGAMAN DAERAH DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
PADA TATARAN IMPLEMENTASI, DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUATU DAERAH DAPAT MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN DAERAH LAIN DIMANA DASAR HUKUM MENGENAI KERJASAMA ADALAH DENGAN TERBITNYA PP NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DAERAH YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJASAMA DAERAH.
BERDASARKAN PERTIMBANGAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK, SINERGI DAN SALING MENGUNTUNGKAN, PELUANG KERJASAMA INILAH YANG SEMESTINYA KITA BANGUN. SETIAP DAERAH PASTI MEMILIKI POTENSI YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN DENGAN DAERAH LAINNYA, BAIK ITU POTENSI EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PARIWISATA MAUPUN SUMBER DAYA ALAM, DAN YANG TIDAK KALAH PENTING ADALAH PELAYANAN PUBLIK YANG TERSEBAR DI MASING-MASING WILAYAH PERBATASAN ANTAR KABUPATEN/KOTA.
TERKADANG KITA KURANG MEMPERHATIKAN WILAYAH PERBATASAN YANG BERADA JAUH DARI PUSAT PEMERINTAHAN, PADAHAL MEREKA MERUPAKAN BAGIAN DARI DAERAH KITA YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM PEMBANGUNAN. SELAIN ITU, MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN BIASANYA SALING BERINTERAKSI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MAUPUN EKONOMI, TETAPI FASILITAS PUBLIK DI WILAYAH TERSEBUT KURANG MENDUKUNG, SEHINGGA BERAKIBAT KEPADA RENDAHNYA TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DILIHAT DARI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM).
MENGATASI PERMASALAHAN TERSEBUT, KIRANYA PERLU DILAKUKAN TEROBOSAN DAN INOVASI KEBIJAKAN DARI MASING-MASING DAERAH TERHADAP WILAYAH DI PERBATASAN, TERUTAMA YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN LINTAS SEKTOR MAUPUN WILAYAH. PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TELAH MELAKUKAN UPAYA PERINTISAN MENUJU KERJASAMA DAERAH DENGAN MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE 5 (LIMA) DAERAH KABUPATEN/KOTA, YAITU; KAB. BREBES, KAB. CILACAP, KOTA BANJAR, KAB. MAJALENGKA DAN KAB. CIAMIS. HAL INI DIMAKSUDKAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN JALINAN KERJASAMA DAERAH, TERUTAMA TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PELAYANAN KESEHATAN, PELAYANAN PENDIDIKAN MAUPUN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH DAN ALHAMDULILAH DARI RANGKAIAN KUNJUNGAN KERJA TERSEBUT MENDAPAT PERHATIAN DAN RESPON POSITIF.
PADA PERTEMUAN KOORDINASI KERJASAMA DAERAH INI, MERUPAKAN ”GERBANG” BAGI KABUPATEN/KOTA DALAM MENSINKRONKAN POTENSI DAN OBYEK YANG AKAN DIKERJASAMAKAN. SEBAGAIMANA MAKLUM, BAHWA TERDAPAT 20 KECAMATAN DAN 62 DESA DI WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN YANG WILAYAHNYA BERBATASAN DENGAN KABUPATEN LAIN TIDAK SECARA KESELURUHAN DAPAT DILAKUKAN KERJASAMA, TETAPI ADA BEBERAPA TITIK LOKASI YANG SERING DIJADIKAN SEBAGAI TITIK PERTEMUAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN INTERAKSI SEHARI-HARI. ADANYA KESAMAAN KEPENTINGAN DAERAH TERSEBUT TENTUNYA PERLU KITA BAHAS BERSAMA UNTUK SEMAKIN MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA PUBLIK, SEHINGGA PADA AKHIRNYA TUMBUH SIMPUL-SIMPUL PEREKONOMIAN YANG SEMAKIN MENYEBAR.
SAYA MEYAKINI, SEMUA YANG HADIR PADA KESEMPATAN INI MEMILIKI PEMIKIRAN YANG SAMA UNTUK MEMBERIKAN YANG TERBAIK KEPADA DAERAH DAN MASYARAKATNYA. UNTUK ITU SAYA MENGHARAPKAN DUKUNGAN PEMIKIRAN DARI SEMUA PIHAK UNTUK BERSAMA-SAMA MERUMUSKAN BENTUK DAN SEKTOR PEMBANGUNAN YANG MEMUNGKINKAN UNTUK DILAKUKAN KERJASAMA DAERAH DAN MUDAH-MUDAHAN DAPAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASING-MASING DAERAH.
HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,
SAYA MENGHARAPKAN PADA PERTEMUAN KOORDINASI KERJASAMA DAERAH INI, AKAN MENGHASILKAN KAJIAN DAN RUMUSAN YANG KONSTRUKTIF DALAM MEMBANGUN KESEPAHAMAN MENGENAI KERJASAMA DAERAH DAN PEMILIHAN OBJEK-OBJEK YANG AKAN DIKERJASAMAKAN. DENGAN ADANYA KESEPAHAMAN TERSEBUT, MERUPAKAN SUATU BENTUK KESERIUSAN DARI MASING-MASING DAERAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK. DIMANA PADA PERTEMUAN SELANJUTNYA, INSYA ALLAH AKAN DI LAKSANAKAN DEKLARASI KERJASAMA DAERAH YANG DIBINGKAI DALAM ACARA KUNINGAN SUMMIT TAHUN 2011 YANG AKAN DIHADIRI PARA BUPATI DAN WALIKOTA DAERAH YANG AKAN MELAKSAKAN KERJASAMA. ADANYA DEKLARASI DALAM ACARA KUNINGAN SUMMIT TAHUN 2011 TERSEBUT MERUPAKAN SEBUAH BENTUK DARI IKATAN MORAL DAN NIAT BAIK DARI PARA KEPALA DAERAH YANG AKAN MELAKSANAKAN KERJASAMA, YANG DALAM TAHAPAN SELANJUTNYA TENTU AKAN DITINDAKLANJUTI DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA DAERAH YANG MEMPUNYAI DAMPAK HUKUM DAN MENGIKAT SEBUAH HAK DAN KEWAJIBAN DARI MASING-MASING DAERAH.
DEMIKIAN SAMBUTAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA. SEMOGA KITA SELALU MENDAPAT PERLINDUNGAN DAN RIDHO DARI ALLAH SWT. AMIN.
BILLAHITAUFIK WALHIDAYAH
WASSALAMU ALAIKUM, WR.WB.
SAMBUTAN BUPATI KUNINGAN PADA ACARA RAPAT KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
SAMBUTAN BUPATI KUNINGAN
PADA ACARA RAPAT KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KUNINGAN, 9 MARET 2011
BISMILLAHIRROHMANNIRROHIM
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
YTH. WAKIL BUPATI KUNINGAN;
YTH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN;
YTH. STAF AHLI, PARA ASISTEN, KEPALA SKPD, CAMAT
WILAYAH PERBATASAN KAB. KUNINGAN;
YTH. PARA KEPALA BAPPEDA, KABAG TATA PEMERINTAHAN KAB. KUNINGAN, KAB. MAJALENGKA, KAB. CIAMIS, KAB. CIREBON, KOTA CIREBON, KOTA BANJAR, KAB. BREBES DAN KAB. CILACAP.
PUJI SYUKUR MARILAH SENANTIASA KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI PERTEMUAN YANG MENURUT SAYA SANGAT STRATEGIS BAGI KEMAJUAN DAERAH, DILIHAT DARI KONTEKS OTONOMI DAERAH MAUPUN DALAM KERANGKA PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PADA UMUMNYA.
SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SELALU TERCURAH KEPADA NABI MUHAMMAD SAW, KEPADA KELUARGANYA, PARA SAHABAT DAN KITA SELAKU UMATNYA SAMPAI AKHIR JAMAN. AMIN.
SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, BAHWA PERJALANAN SEJARAH PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TELAH MENGALAMI BEBERAPA PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANGAN. ADANYA PERUBAHAN TERSEBUT TENTU SAJA BERIMPLIKASI KEPADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH.
KONSEP OTONOMI DAERAH MENJADI SEBUAH KEBUTUHAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. KEBERAGAMAN POTENSI YANG DIMILIKI OLEH DAERAH MENUNTUT ADANYA PERUBAHAN DARI POLA SENTRALISASI MENJADI DESENTRALISASI.
PEMBERIAN OTONOMI KEPADA DAERAH YANG MEMBERIKAN RUANG YANG LUAS BAGI DAERAH UNTUK MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI YANG DIMILIKI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK. DIMANA DINAMIKA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT DARI TAHUN KE TAHUN, SELALU MENGHARAPKAN ADANYA PENINGKATAN PELAYANAN DI BERBAGAI ASPEK, BAIK ITU PELAYANAN PUBLIK, POTENSI EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PARIWISATA MAUPUN SUMBER DAYA ALAM.
PADA TATARAN IMPLEMENTASI, DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUATU DAERAH, DIBUTUHKAN KOMITMEN BERSAMA DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA YANG HADIR PADA PERTEMUAN INI, DALAM UPAYA PEMANTAPAN JALINAN KERJASAMA DAERAH. KEBERADAAN PP NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DAERAH YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJASAMA DAERAH, MENJADIKAN LANDASAN KITA DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA TERSEBUT.
BERDASARKAN PERTIMBANGAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK, SINERGI DAN SALING MENGUNTUNGKAN, PELUANG KERJASAMA INILAH YANG AKAN KITA BANGUN, SETIAP DAERAH PASTI MEMILIKI POTENSI YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN DENGAN DAERAH LAINNYA, BAIK ITU POTENSI EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PARIWISATA MAUPUN SUMBER DAYA ALAM, DAN YANG TIDAK KALAH PENTING ADALAH PELAYANAN PUBLIK YANG TERSEBAR DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN KUNINGAN DENGAN KABUPATEN LAINNYA, YANG MEMBUTUHKAN PERHATIAN KITA SEMUA. KITA KETAHUI PELAYANAN PUBLIK DAN INFRASTRUKTUR DI WILAYAH PERBATASAN TERKADANG TERABAIKAN, UNTUK ITU MELALUI KERJASAMA DAERAH INI DIHARAPKAN TIDAK TERJADI LAGI KESENJANGAN MENGENAI PELAYANAN PUBLIK DAN INFRASTRUKTUR DI WILAYAH PERBATASAN.
HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,
PADA BULAN DESEMBER 2010 YANG LALU TELAH DILAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH YANG DI HADIRI OLEH PARA ASISTEN PEMERINTAHAN, KEPALA BAPPEDA, KABAG TATA PEMERINTAHAN DAN KABAG HUKUM DARI 8 (DELAPAN) KABUPATEN/KOTA. DALAM PERTEMUAN TERSEBUT TELAH MENGHASILKAN KESEPAHAMAN BAHWA PADA PRINSIPNYA 8 KABUPATEN/KOTA SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH.
DALAM PERTEMUAN LANJUTAN HARI INI SAYA MENGHARAPKAN ADANYA PENAJAMAN TERHADAP DATA DAN POTENSI OBYEK YANG AKAN DIKERJASAMAKAN, PROFIL KABUPATEN/KOTA YANG TERDIRI DARI KONDISI GEOGRAFIS, DEMOGRAFIS, EKONOMI, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR, PROFIL KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN/KOTA, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN KAWASAN PERBATASAN DAN JUGA POTENSI YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN DENGAN KABUPATEN KUNINGAN.
DALAM PERTEMUAN RAPAT KOORDINASI KERJASAMA DAERAH INI, SAYA HARAPKAN PARA PESERTA UNTUK DAPAT MEMANFAATKAN PERTEMUAN INI SEBAIK-BAIKNYA SEBAGAI UPAYA PEMANTAPAN MENUJU KESEPAHAMAN DIANTARA PARA BUPATI DAN WALIKOTA YANG AKAN MELAKSANAKAN KERJASAMA DAERAH. DIMANA DALAM PERTEMUAN ”KUNINGAN SUMMIT” TERSEBUT AKAN DI DEKLARASIKAN DENGAN PENANDATANGAN MoU MENGENAI KERJASAMA DAERAH, DENGAN TERCAPAINYA POLITICAL AGREEMENT / IKATAN NIAT BAIK DIANTARA PARA BUPATI DAN WALIKOTA PESERTA KERJASAMA DAERAH YANG DITUANGKAN DALAM MoU, TENTUNYA AKAN MEMUDAHKAN LANGKAH BERIKUTNYA DALAM PENYUSUNAN DRAFT NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA DAERAH YANG LEBIH SPESIFIK DAN MEMPUNYAI DAMPAK HUKUM DAN MENGIKAT.
SAYA MEYAKINI, SEMUA YANG HADIR PADA KESEMPATAN INI MEMILIKI PEMIKIRAN YANG SAMA UNTUK MEMBERIKAN YANG TERBAIK KEPADA DAERAH DAN MASYARAKATNYA. UNTUK ITU SAYA MENGHARAPKAN DUKUNGAN PEMIKIRAN DARI SEMUA PIHAK UNTUK BERSAMA-SAMA MERUMUSKAN BENTUK DAN SEKTOR PEMBANGUNAN YANG MEMUNGKINKAN UNTUK DILAKUKAN KERJASAMA DAERAH DAN MUDAH-MUDAHAN DAPAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASING-MASING DAERAH.
DEMIKIAN SAMBUTAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA. SEMOGA KITA SELALU MENDAPAT PERLINDUNGAN DAN RIDHO DARI ALLAH SWT. AMIN.
BILLAHITAUFIK WALHIDAYAH.
WASSALAMU ALAIKUM, WR.WB.
Langganan:
Postingan (Atom)